Pustakawan Aceh Dukung Rancangan Qanun Perpustakaan

oleh -134 views
Pustakawan Aceh Dukung Rancangan Qanun Perpustakaan
Ketua IPI Aceh Nazaruddin (tengah). (BASAJAN.NET/ISTIMEWA).

BASAJAN.NET, Banda Aceh- Rancangan Qanun Perpustakaan yang sedang digodok Pemerintah Kota Banda Aceh, mendapat dukungan dari Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia (PD IPI) Aceh.

Dukungan tersebut disampaikan langsung Ketua PD IPI Aceh, Nazaruddin Musa pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRK Banda Aceh, Selasa, 27 Juli 2021, di Gedung DPRK Banda Aceh.

Dalam pertemuan tersebut, Nazaruddin Musa menyampaikan, sebagai organisasi profesi tempat berhimpunnya Pustakawan, IPI Aceh menyambut baik dan mengapresiasi Komisi I DPRK Banda Aceh atas inisiatif serta semangat dan komitmen dalam menginisiasi dan melahirkan qanun tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dalam waktu tiga bulan ke depan.

“IPI Aceh menyatakan siap sedia membantu segala sesuatu yang diperlukan untuk kesempurnaan Qanun ini nantinya,” kata Nazaruddin Musa dalam siaran pers, Rabu, 28 Juli 2021.

Nazaruddin menekankan, terkait dengan kajian naskah akademis, penting untuk diperhatikan landasan filosofis, sosiologis, yuridis dan modernis. Secara filosofis, terdapat lima hukum perpustakaan. Pertama, buku untuk digunakan (books are for use), artinya koleksi perpustakaan harus diberi akses oleh pemustaka.

Kedua, setiap pembaca ada bukunya (every reader his or her book). Dengan kata lain, layanan perpustakaan harus demokratis. Pustakawan harus menghargai perbedaan bacaan setiap orang yang memiliki selera berbeda mengenai buku yang mereka pilih.

“Untuk itu, qanun harus menjamin tersediannya koleksi yang relevan dengan kebutuhan setiap pemustaka,” ujarnya.

Ketiga, setiap buku ada pembacanya (every book its reader). Terkait hal ini, produk qanun nantinya tidak boleh mengabaikan aspek minoritas atau kecilnya demografis pemustaka. Keempat, menghemat waktu pembaca (save the time of the reader). Qanun harus memastikan aspek efektifitas dan efisiensi, sehingga semua pemustaka dapat dengan mudah menemukan koleksi perpustakaan yang mereka inginkan.

Kelima, Perpustakaan adalah organisme yang tumbuh (library is a living organism). Qanun harus menjamin perpustakaan menjadi institusi dinamis yang tidak pernah statis. Artinya, qanun harus memberi kelonggaran kepada pengelola perpustakaan untuk mengembangkan kreativitasnya, sehingga dapat menghasilkan layanan perpustakaan yang inovatif sesuai tuntutan zaman.

Terkait landasan sosiologi, kata Nazaruddin, Aceh memiliki kekayaaan historis yang sangat besar dibandingkan daerah lain. Karenanya, kehadiran qanun ini harus mampu menyelamatkan sekaligus mempromosikan aset sejarah Aceh yang sangat penting.

Menurutnya, Qanun Perpustakaan Kota Banda Aceh memiliki landasan yuridis yang kuat. Selain memiliki payung yuridis umum, yaitu Undang-Undang No.43 tahun 2007 tentang perpustakaan, Aceh juga memiliki keistimewaan untuk membuat undang-undang tersendiri yang disebut qanun.

Adapun landasan modernis, lanjut Nazaruddin, qanun harus berbasis modernitas seiring perkembangan teknologi informasi. Qanun perlu memberi jaminan bahwa layanan perpustakaan di kota Banda Aceh nantinya selalu kekinian.

Selain itu, Nazaruddin menambahkan, perlu penegasan secara regulasi tentang pemanfaatan sumber daya pustakawan professional atau lulusan Ilmu Perpustakaan di setiap unit layanan perpustakaan di Kota Banda Aceh.

Ia berpendapat, semua aspek tersebut sangat penting diperhatikan, mengingat qanun yang disahkan nanti bertujuan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Kota Banda Aceh secara berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.