BASAJAN.NET, Banda Aceh – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, menyarankan pelayanan publik di Aceh seharusnya mampu beri pendampingan bagi UMKM.
“Salah satu pelayanan publik yang baik adalah memberi pendampingan kepada UMKM,” ungkap Ma’ruf saat berhadir pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik bersama Forkopimda Aceh dan bupati/wali kota se-Aceh di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa, 16 November 2021.
Ma’ruf mencontohkan pelayanan publik bagi UMKM seperti yang diterapkan di Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah setempat mendirikan rumah kreatif dan memberikan pelatihan pemasaran, pengemasan, sehingga terjadi konsep peningkatan kualitas produk pelaku UKM.
Wapres Ma’ruf menambahkan, dinamika masyarakat saat ini menuntut pelayanan publik yang cepat dan mudah serta terukur. Pelayanan publik harus semakin sederhana dan kompetitif seiring dengan pemanfaatan teknologi informasi.
“Salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dibangunnya Mal Pelayanan Publik (MPP). Pembangunan ini sudah diatur melalui Peraturan Presiden,” kata Ma’ruf Amin.
Untuk saat ini, di Indonesia terdapat 45 MPP yang beroperasi dan pendiriannya sesuai amanat Peraturan Presiden.
Sementara itu, Sekda Aceh, Taqwallah menyampaikan UMKM di Aceh mengalami perkembangan dan hingga kini Aceh memiliki 325.092 UMKM yang dibina oleh Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten/kota melalui Dinas Koperasi dan UKM.
“Dukungan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pelaku UMKM, yaitu, Pemerintah Aceh telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) dan Surat Edaran Tentang Prioritas Penggunaan Produk UMKM di Aceh.
“Adanya pembinaan terhadap pelaku usaha UMKM melalui 7 jenis pelatihan dan 9 jenis pendampingan, stimulus, kemitraan dengan berbagai pihak, juga digitalisasi 1.150 UMKM,” pungkas Taqwallah berdasarkan pelaporan keuangannya.[]
________________________
EDITOR: NURKHALIS
