Wapres Apresiasi Tata Kelola Birokrasi Aceh

oleh -23 views
Wapres Apresiasi Tata Kelola Birokrasi Aceh
Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, pada Rapat Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik di Ruang Serbaguna Setda Aceh, Banda Aceh, Selasa, 16 November 2021. FOTO: DOK.HUMAS ACEH

BASAJAN.NET, Banda Aceh– Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, mengapresiasi tata kelola birokrasi Pemerintah Aceh yang berhasil meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) enam kali secara berturut-turut dari BPK RI.

“Tata kelola birokrasi di Aceh harus terus menuju ke arah yang lebih baik, sehingga tercipta pelayanan publik yang berkualitas,” ujar Ma’ruf Amin.

Hal itu disampaikan Ma’ruf Amin saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik bersama Forkopimda Aceh dan bupati/wali kota se-Aceh di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa, 16 November 2021.

Menurutnya, salah satu fokus kerja pemerintah adalah akselerasi reformasi birokrasi. Kualitas pelayanan publik merupakan ujung tombak keberhasilan reformasi birokrasi dan menjadi barometer kepuasan masyarakat.

“Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang baik, akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan,” kata Ma’ruf.

Ma’ruf menambahkan, dinamika masyarakat saat ini menuntut pelayanan publik yang cepat, mudah, serta terukur. Pelayanan publik harus semakin sederhana dan kompetitif seiring dengan pemanfaatan teknologi informasi. 

Salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, kata Ma’ruf, dibangunnya Mal Pelayanan Publik (MPP). Pembangunan ini sudah diatur melalui Peraturan Presiden.

Di seluruh Indonesia, baru terdapat 45 MPP yang beroperasi. Di Aceh sendiri, hanya Kota Banda Aceh yang memiliki Mal Pelayanan Publik.

“Saya juga berharap kualitas aparatur penyelenggara terus ditingkatkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik,” lanjutnya.

Ma’ruf menekankan, tujuan dari pelayanan publik adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Untuk itu, upaya pengentasan kemiskinan harus diiringi dengan pemberdayaan ekonomi, terutama kepada usaha mikro, seperti usaha rumah tangga.

“Salah satu pelayanan publik yang baik adalah memberi pendampingan kepada UMKM,” pungkasnya. []

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.