BASAJAN.NET, Kuala Simpang— Di tengah lumpur yang belum sepenuhnya mengering dan trauma warga yang masih terasa, Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar menegaskan, bantuan kemanusiaan untuk Aceh tidak boleh terhambat, dan pemulihan pascabencana tidak boleh mengorbankan hutan yang tersisa.
Pesan itu disampaikan saat penyerahan 15 ton bantuan kemanusiaan bagi korban banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang, Ahad, 21 Desember 2025.
Bantuan tersebut diterima langsung oleh pemerintah daerah di halaman Kantor Bupati Aceh Tamiang, disaksikan Wakil Gubernur Aceh serta unsur pimpinan daerah setempat.
Di hadapan masyarakat dan pejabat yang hadir, Malik Mahmud menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh bantuan, termasuk dari luar negeri, dapat masuk ke Aceh.
Menurutnya, banyak pihak internasional ingin membantu, namun jalur bantuan masih menghadapi berbagai kendala.
“Saya tidak akan tinggal diam. Saya akan terus mencari jalan agar semua bantuan itu bisa masuk. Ini soal kemanusiaan,” ujarnya.
.
“Tsunami Kedua” sebagai Peringatan Ekologis
Namun, bagi Wali Nanggroe, bencana yang melanda Aceh bukan sekadar persoalan curah hujan dan banjir bandang.
Ia menyebutnya sebagai “tsunami kedua bagi Aceh” yang menjadi peringatan keras atas kerusakan hutan dan tata kelola lingkungan yang rapuh.
“Tsunami pertama air laut naik dan tidak membawa material. Tsunami kedua, air turun dari daratan dan membawa kayu-kayu,” katanya. “Ini pelajaran besar. Hutan jangan ditebang, dan jangan terlalu banyak menanam sawit.”
Ia menekankan, hutan Aceh memiliki arti jauh melampaui isu lokal. Hutan adalah penyangga kehidupan, iklim, dan keanekaragaman hayati yang dampaknya dirasakan lintas generasi. Karena itu, pemulihan pascabencana tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik semata.
Dalam pandangannya, rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS), perlindungan hukum terhadap hutan alam, pemulihan koridor satwa liar, perlindungan spesies endemik, serta penegakan hukum lingkungan harus menjadi bagian tak terpisahkan dari rekonstruksi Aceh.
“Aceh bisa maju tanpa menghancurkan hutannya. Investasi industri hijau dan pembangunan berkelanjutan adalah masa depan Aceh,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menghadapi ujian ini. Bukan hanya dengan bantuan materi, tetapi juga dengan solidaritas dan doa.
Malik Mahmud menegaskan akan mengawal komitmen Pemerintah Pusat terkait pemulihan pascabencana, termasuk janji Presiden Republik Indonesia untuk membangun kembali rumah warga, jalan, dan fasilitas umum yang rusak.
“Semua harus dibangun secara tangguh bencana, ramah lingkungan, dan berpihak pada masa depan Aceh,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, menyebutkan bantuan 15 ton tersebut berasal dari penggalangan berbagai pihak, termasuk Sekretariat dan Majelis Syura Wali Nanggroe, komunitas Hakka Aceh, serta pimpinan Rumah Sakit Putri Bidadari.
Kegiatan itu turut dihadiri staf khusus dan unsur kelembagaan Wali Nanggroe yang turun langsung ke lapangan.[]
====================
EDITOR: JUNAIDI MULIENG
