BASAJAN.NET, Banda Aceh- Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haytar, mengadakan pertemuan khusus dengan para mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan para Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA). Rapat tertutup yang berlangsung di Kompleks Meuligoe Wali Nanggroe, Aceh Besar tersebut, membahas percepatan implementasi MoU Helsinki dan UUPA, khususunya terkait lambang dan bendera Aceh.
“Kesepahaman yang sudah diperjanjikan dalam MoU Helsinki dan diatur dalam UUPA, harus segera diimplementasikan secara menyeluruh,” kata Wali Nanggroe, dalam siaran pers yang diterima Redaksi Basajan.net, Sabtu, 11 Januari 2020.
Malik Mahmud menyampaikan, perdamaian Aceh sudah berlangsung 14 tahun, namun masih banyak poin-poin perjanjian yang belum diimplementasikan. Ia tak mahu permasalahan tersebut terus berlarut, hingga menjadi masalah ke depan.
“Kita berharap, bendera dapat naik pada 15 Agustus 2020, karena sudah 15 tahun Rakyat Aceh bersabar,” tegas Malik Mahmud.
Sementara itu, mantan Panglima GAM yang juga Ketua KPA, Muzakir Manaf menyampaikan, persoalan lambang dan bendera Aceh harus segera diselesaikan.
“Ini bukan saja tuntutan kami para mantan kombatan, tapi tuntutan Rakyat Aceh,” ujar laki-laki yang akrab disapa Mualem itu.
Mualem mengatakan, pemerintah pusat tidak perlu risau dengan lambang dan bendera Aceh, karena hal itu tidak akan membuat NKRI terpecah belah.
“Bendera dan lambang ini adalah kebanggan bagi Rakyat Aceh sebagai daerah yang diakui kekhususannya lewat Undang-undang Pemerintan Aceh,” tegas Mualem.
Pertemuan tersebut menyepakati beberapa langkah-langkah teknis dan stretegis yang akan ditempuh untuk percepatan implementasi UUPA. Salah satunya, menugaskan Suhendra Hadikuntono menghadap Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan keseluruhan hasil pertemuan tertutup tersebut. Suhendra Hadikuntono merupakan pengamat intelijen senior yang ikut dalam pertemuan itu.[]
EDITOR: JUNAIDI MULIENG
