Perjuangkan MoU Helsinki Hingga Istana Negara

oleh -833 views
Pertemuan dengan WN Jokowi
Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud, beserta rombongan berbincang-bincang dengan Ketua Watimpres, Wiranto sebelum pertemuan tertutup dengan Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 13 Februari 2020. (BASAJAN.NET/ISTIMEWA).

BASAJAN.NET, Jakarta- Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haytar mengadakan pertemuan tertutup dengan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di Istana Negara, Kamis, 13 Februari 2020. Pertemuan itu membahas beberapa persoalan terkait butir-butir perjanjian MoU Helsinki yang belum terimplementasikan.

“Beberapa hal dalam naskah perjanjian antara Pemerintah RI dengan GAM belum diselesaikan. Kita berharap persoalan itu segera dituntaskan,” kata Malik Mahmud kepada Jokowi, seperti yang disampaikan Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin yang ikut langsung dalam pertemuan tersebut.

Loading...

Malik Mahmud mengatakan, perdamaian Aceh sudah 15 tahun berlalu, namun masih ada poin-poin MoU Helsinki yang belum terselesaikan, seperti bendera dan lambang, persoalan tapal batas Aceh, pertanahan dan beberapa poin lainnya.

“Ini harus diperhatikan bersama dan kami harap supaya pemerintah selesaikan semuanya, supaya berjalan dengan baik,” lanjutnya.

Selain itu, terkait investasi, menurut Malik Mahmud, masih ada regulasi yang belum sejalan antara daerah dengan pusat.

“Kadang-kadang ada persepsi regulasi yang nggak sejalan dengan daerah dan pusat. Ini harus diselesaikan,” tekannya.

Ketua KPA, Muzakir Manaf, akrab disapa Mualem menyampaikan, beberapa hal terkait kondisi kekinian para mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) kepada Presiden Jokowi.

“Terkait masalah tanah yang dijanjikan pada mantan kombatan GAM, ini juga belum selesai,” kata Mualem.

Mualem juga menyampaikan peningkatan kesejahteraan mantan kombatan GAM dan kesejarahteraan ekonomi masyarakat Aceh.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dahlan Jamaluddin mengatakan, hasil dari pertemuan tersebut akan dijawab oleh Presiden Jokowi dalam waktu tiga bulan ke depan. Presiden memerintahkan Moeldoko untuk mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan selanjutnya, untuk membahas terkait implementasi MoU Helsinki dan pembangunan Aceh.

Baca juga: Presiden Tunjuk Moeldoko Selesaikan Persoalan Aceh

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan, dalam tiga bulan ke depan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan tim Aceh, untuk menemukan formula agar ada solusi terkait dengan harapan masyarakat Aceh.

Mewakili Presiden, Moeldoko juga menanggapi terkait harapan pembangunan dan ekonomi Aceh, yang belum signifikan dalam 15 tahun perjanjian damai antara RI dan GAM.

“Dalam 15 tahun ini, kan, pembangunan Aceh juga tidak signifikan, dan masyarakat Aceh merasakan kurang adanya perubahan. Untuk itu, kita akan koordinasi dengan tim yang ada di Aceh untuk membuat langkah-langkah,” kata Moeldoko.[]

 

EDITOR: RAHMAT TRISNAMAL

 

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *