BASAJAN.NET, Meulaboh- Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) mensosialisasikan kebijakan larangan pelecehan seksual di lingkungan pesantren di Kabupaten Aceh Barat, Senin, 9 Oktober 2023.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Aceh Barat tersebut, bertujuan untuk mensosialisasikan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Meri Mardina mengatakan, perempuan di Aceh memerlukan perlindungan dan kekuatan hukum. Setiap tahun, angka kekerasan dan pelecehan seksual di Aceh meningkat dua persen.
Menurutnya, keluarnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 sebagai bentuk kehadiran negara untuk pemenuhan hak perempuan dan anak.
“UU ini mampu menjamin kepastian hukum dan kebutuhan hukum untuk mengatur pencegahan penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban,” tutur Meri.
Meri menambahkan, saat ini pemerintah sudah mewujudkan perlindungan perempuan dan anak melalui lima arahan presiden.
Lima arahan yang dimaksud yaitu, peningkatan pemberdayaan dalam kewirausahaan yang berspektif gender, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak.
Sementara itu, Sekretaris KUPI, Masruchah berpendapat, sebagai daerah yang sudah diatur Qanun Syariat Islam, sudah semestinya Aceh mendapat perhatian penuh terhadap kasus ini.
“Terlebih, eksistensi ulama perempuan di Aceh juga menjadi contoh bagi provinsi lain di Indonesia,” katanya.
Kegiatan tersebut hasil kerjasama Balai Syura Inong Aceh Barat, Dias Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan keluarga Berencana (DP3AKB), dan Dayah Diniyah Serambi Mekkah.[]
======================
PENULIS: ULFA KHAIRINA
EDITOR: JUNAIDI MULIENG
