Forum SKPK Aceh Barat Bahas Usulan Musrenbang

oleh -221 views

Foto: Rara Yufita/basajan.net

Meulaboh – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Barat, melaksanakan Forum Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), Kamis, 16 Maret 2017, di ruang pertemuan kantor setempat.

Forum tersebut bertujuan untuk menilai 1.309 usulan Musrenbang Kecamatan, sebelum disampaikan pada Musrenbang Tingkat Kabupaten pada 21-22 Maret mendatang.

Berdasarkan penilaian Forum SKPK, nantinya dapat disesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPK. Baik dana yang bersumber dari APBK, APBA, APBN maupun Dana Desa.

Kegiatan yang dibuka Wakil Bupati Aceh Barat, Drs H Rachmat Fitri, HD, MPA, dihadiri Asisten II Muslim Raden, Kepala Bappeda H Teuku Ahmad Dadek, serta seluruh Kepala SKPK dan stakeholder terkait lainnya.

Wakil Bupati Aceh Barat, Rachmat Fitri, mengatakan, Forum SKPK tersebut merupakan lanjutan dari rangkaian pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yang berakhir 8 Maret 2017 lalu.

Ia berpesan, apa yang diusulkan masyarakat dapat terealisasi seoptimal mungkin. Mengingat usulan tersebut adalah kebutuhan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat yang berasal dari bawah.

“Apabila kegiatan yang diusulkan dapat ditampung dan dilaksanakan dengan dana desa, maka usulan tersebut tidak perlu didanai pada tingkat Kabupaten maupun yang lebih tinggi,” ungkapnya.

Sebaliknya, lanjutnya, apabila hasil koreksi pendanaan usulan tersebut sangat besar dan tidak dapat ditampung dengan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK), maka akan diajukan pendanaannya ke Provinsi maupun Pusat.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Aceh Barat, Teuku Ahmad Dadek mengingatkan, agar usulan yang bersifat fisik harus benar-benar memenuhi unsur teknis yang dipersyaratkan, seperti ketersediaan dan legalitas lahan serta Detail Engineering Design (DED).

“Usulan tersebut harus tuntas dan fungsional, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Dadek menambahkan, secara terintegrasi usulan yang ditampung harus berdampak kepada pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat.

“Kemiskinan di Aceh Barat menunjukkan angka yang semakin baik,” pungkasnya.[]

Editor: Rindi Purnama Putra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *