BASAJAN.NET, Meulaboh- Sistem manajerial pondok pesantren di Kabupaten Aceh Barat saat ini dianggap belum berjalan sebagaimana mestinya, karenanya perlu dilakukan perubahan dan perbaikan agar lebih maksimal.
Demikian disampaikan Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Aceh Barat, Tarmidhi, Kamis 9 September 2021.
Menurutnya, kelemahan yang paling menonjol dari manajerial pondok pesantren (Ponpes) di Kabupaten Aceh Barat saat ini adalah dalam mengelola pendataan. Terutama data education management information system (EMIS) Ponpes.
“Sebab data tersebut menentukan aktif atau tidaknya sebuah pondok pesantren,” ujar Tarmidhi, saat pembinaan manajerial kepada sejumlah Ponpes di Kabupaten Aceh Barat.
Tarmidhi mengatakan, pembinaan yang dilakukan pihaknya sebagai upaya meningkatkan kualitas manajerial Ponpes dalam mengelola pesantren, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam undang-undang.
Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Aceh Barat, Khairul Azhar mengatakan, peningkatan dan penguatan manajemen pondok pesantren harus terus ditingkatkan.
“Manajerial pondok pesantren di Aceh Barat, belum ada perubahan signifikan,” tegasnya.
Khairul menyebutkan, dari 51 Ponpes yang sudah memiliki izin operasional, hanya 30 pesantren yang sudah terakreditasi. Artinya masih ada pondok pesantren yang belum melengkapi instrumen akreditasi sesuai dengan standar.
“Ponpes harus selalu meng-update data, terutama data EMIS,” ujarnya mengingatkan.
Khairul menyampaikan, dari segi pembiayaan, selain bantuan pemerintah, Ponpes juga harus mandiri dalam mengelola sumber pendanaan dan membantu orang lain.
Selain itu, lanjut Khairul, Ponpes juga dituntut untuk meningkatkan kualitas santri. Menurutnya, dibanding dengan pulau Jawa, kualitas Ponpes di Aceh masih sangat jauh tertinggal dalam melahirkan santri yang berkualitas.
“Jangan hanya membangun fisik, tapi fokuskan pada kualitas santri,” pesannya.[]
