BASAJAN.NET, Bireuen – Ketidakpastian masih membayangi warga Desa Pante Lhong, Peusangan, Kabupaten Bireuen, pasca banjir bandang yang menerjang kawasan itu pada 26 November 2025. Hingga awal 2026, janji pembangunan hunian sementara (huntara) belum juga terealisasi.
Di tengah kondisi tersebut, pernyataan Bupati Bireuen yang menyebut pengungsi tak membutuhkan huntara, justru menambah luka warga terdampak.
Dalam pernyataan tertulis kepada awak media, Keuchik Pante Lhong, Murizal, menyuarakan kegelisahan itu, Selasa, 6 Januari 2026.
Ia menilai, kondisi warga kini berada pada titik paling memprihatinkan, bukan hanya dari sisi kebutuhan fisik, tapi juga martabat kemanusiaan.
“Warga saya sudah lebih dari sebulan hidup bersekat kain sarung. Tidak ada ruang pribadi,” kata Murizal.
Menurutnya, ketiadaan huntara memaksa puluhan keluarga bertahan di ruang terbuka tanpa batas yang layak.
“Ibu menyusui, anak-anak, hingga lansia bercampur dalam satu tempat. Ini bukan hanya tentang keamanan, tapi soal harga diri warga yang sudah habis diterjang banjir, jangan lagi direndahkan dengan pengungsian yang tidak manusiawi.”
Kondisi itu kian mengkhawatirkan, karena bulan suci Ramadan tinggal menghitung hari. Murizal mempertanyakan kesiapan warganya menjalankan ibadah secara layak, jika situasi pengungsian tak kunjung berubah.
“Bagaimana warga saya bisa sahur, beristirahat, dan tarawih dengan tenang kalau tidur saja harus berdesakan? Kami butuh huntara, agar setiap keluarga punya dapur sendiri dan ruang ibadah yang layak, bukan di bawah terpal yang bocor saat hujan dan menyengat saat panas,” tegasnya.
Pendataan Tak Sesuai Kondisi Lapangan
Selain persoalan hunian, Murizal juga melontarkan kritik tajam terhadap pola pendataan kerusakan yang dilakukan pemerintah daerah.
Ia menilai, klasifikasi rumah rusak berat, sedang, dan ringan tidak relevan dengan kondisi faktual Desa Pante Lhong.
“Pendataan dilakukan dari balik meja. Pejabat bicara rumah rusak, tapi mereka lupa di desa kami tanahnya pun sudah hilang. Banyak rumah digerus banjir, lahannya kini berubah menjadi aliran sungai. Mau dibangun di mana jika hanya diberi bantuan renovasi?” katanya.
Ia menambahkan, sejumlah rumah memang masih berdiri, tapi kini berada di bibir tebing yang rawan longsor akibat abrasi sungai pasca banjir.
Murizal menilai, dalam kondisi tersebut, kategori rusak ringan atau sedang tidak lagi berlaku.
“Pondasi rumah belum selesai digali, tapi lokasinya sudah tidak aman untuk ditinggali. Warga membutuhkan solusi konkret, bukan hanya angka di atas kertas laporan.”
Murizal berharap, Bupati Bireuen turun tangan langsung dengan langkah cepat dan taktis, serta memangkas jalur birokrasi yang berbelit.
Menurutnya, jarak antara kebijakan di tingkat kabupaten dan realitas di desa terlalu lebar.
“Kami tidak butuh surat-menyurat panjang. Kami butuh alat berat, bahan bangunan, dan kepastian relokasi. Sebelum beduk Ramadan ditabuh, saya mohon, berikan warga kami tempat bernaung yang layak,” ujarnya.
Sebagai informasi, banjir besar yang melanda Desa Pante Lhong pada akhir November 2025 tercatat sebagai salah satu yang terparah di wilayah Bireuen. Puluhan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal, sementara sebagian besar lahan permukiman berubah menjadi daerah aliran sungai baru.[]
===================
EDITOR: JUNAIDI MULIENG
