BASAJAN.NET, Jakarta- Ancaman banjir dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Aceh, dinilai tidak bisa dipisahkan dari kondisi ekosistem gambut yang terus tertekan. Karena itu, Jaringan Masyarakat Gambut Aceh (JMGA) meminta pemerintah menempatkan perlindungan gambut sebagai prioritas dalam kebijakan pembangunan nasional.
Koordinator JMGA, Nurul Fahmi mengatakan, gambut memiliki peran penting menjaga keseimbangan lingkungan. Ekosistem ini menjadi penyimpan cadangan air dan karbon. Gambut juga mampu mengurangi risiko banjir saat musim hujan serta menekan potensi kebakaran pada musim kemarau.
Menurutnya, pembangunan yang mengabaikan kelestarian gambut hanya akan meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap bencana. Karena itu, perlindungan kawasan gambut harus menjadi bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan, bukan hanya langkah pemulihan setelah terjadi kerusakan.
Pandangan tersebut disampaikan JMGA dalam Rembuk Nasional Pantau Gambut di Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026. Forum yang mempertemukan organisasi masyarakat sipil dari delapan provinsi itu, menghasilkan pernyataan sikap bersama untuk memperkuat perlindungan ekosistem gambut di Indonesia.
Dalam pernyataan tersebut, peserta menilai, tekanan terhadap kawasan gambut masih terus berlangsung. Penyebabnya antara lain, pembukaan dan pengeringan lahan, pemberian izin yang belum memperhatikan daya dukung lingkungan, serta lemahnya pengawasan.
Kondisi itu dinilai, meningkatkan risiko kebakaran, banjir, konflik ruang, hingga hilangnya sumber penghidupan masyarakat.
Melalui forum tersebut, JMGA bersama jejaring Simpul Pantau Gambut Indonesia mendorong pemerintah menjalankan enam langkah utama. Pertama, melindungi Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Kedua, mengevaluasi proyek dan perizinan di kawasan gambut. Ketiga, memperkuat penegakan hukum terhadap konsesi yang berulang kali terbakar.
Keempat, membuka data kepada publik. Kelima, menjamin partisipasi masyarakat adat dan lokal. Keenam, menghentikan pembiayaan kegiatan usaha yang berpotensi merusak gambut.
Nurul Fahmi berharap, hasil rembuk nasional tidak berhenti sebagai dokumen bersama. Ia meminta pemerintah segera menerjemahkan rekomendasi tersebut ke dalam kebijakan nyata, agar perlindungan gambut berjalan seiring dengan pembangunan dan keselamatan masyarakat.
Baca berita terkait: Pantau Gambut Desak Pemerintah Hentikan Ekspansi di Kawasan Gambut
Soroti Kerusakan Gambut dan Penguatan Mitigasi Karhutla
Sementara itu, Koordinator Simpul Pantau Gambut Aceh, Monalisa, menyambut baik kesepakatan yang dihasilkan dalam rembuk nasional.
Menurutnya, komitmen tersebut penting, mengingat kondisi biofisik gambut saat ini semakin kritis. Di sisi lain, upaya edukasi dan pemberdayaan masyarakat di kawasan gambut dinilai belum menunjukkan hasil yang optimal.
Ia mengungkapkan, hasil riset bersama WALHI, JMGA, dan Pantau Gambut Indonesia menemukan adanya kerusakan pada kubah gambut di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Aceh Jaya dan Aceh Barat. Temuan itu menjadi peringatan, jika upaya perlindungan gambut di Aceh masih menghadapi tantangan serius.
Monalisa juga menyoroti kebakaran berulang di lahan gambut Aceh. Menurutnya, pemerintah perlu segera menghadirkan Manggala Agni Daerah Operasi (Daops) di Aceh agar penanganan kebakaran dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.
Selain itu, kondisi di sejumlah desa gambut binaan JMGA dan organisasi masyarakat sipil lainnya juga memunculkan kekhawatiran. Sebagian masyarakat mulai kembali mengembangkan perkebunan sawit di lahan yang sebelumnya ditanami tanaman paludikultur. Kondisi tersebut dinilai sebagai kemunduran dalam upaya menjaga kesadaran dan kesehatan ekologi gambut.
Ia menambahkan, kerusakan sejumlah sekat kanal, serta ketiadaan sumur bor di beberapa kawasan gambut turut menghambat upaya adaptasi dan mitigasi kebakaran. Infrastruktur yang rusak membuat pengendalian api menjadi semakin sulit saat musim kemarau.
“Tantangan ini akan menguji komitmen Pemerintah Aceh dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Simpul Pantau Gambut Aceh. Mampukah kita menjaga ekosistem gambut secara berkelanjutan demi keselamatan lingkungan dan masyarakat,” kata Monalisa.[]
==================
PENULIS: ARISKI SEPTIAN
