Oleh: Ulfa Khairina*
BASAJAN.NET- “Kalau nggak dikasih nonton HP, aku nggak mau sekolah!”
Seorang anak meraung di depan rumah. Seragamnya sudah dilepas. Celana putih bernoda hitam tersangkut begitu saja di pagar asoka yang berbunga lebat.
“Mau jadi apa kalau tidak sekolah? Ke sawah saja sana!” bentak ayahnya.
Anak itu terdiam. Tangisnya mulai reda, meski jejak air mata masih tampak di wajah yang terbakar matahari. Sambil menggerutu soal telepon genggam baru yang tak kunjung dibelikan, ia kembali mengenakan celananya. Tak lama kemudian, ia sudah duduk di boncengan motor bebek ayahnya menuju sekolah.
Adegan semacam ini bukan lagi hal asing di tengah masyarakat kita.
Ancaman “pergi ke sawah” kerap menjadi senjata paling ampuh agar anak mau bersekolah. Sawah diposisikan sebagai simbol kegagalan hidup. Bekerja di bawah terik matahari, hasil panen tak menentu, dan penghasilan yang tak pernah pasti. Bagi banyak keluarga petani, pengalaman hidup yang keras itu menjelma menjadi trauma sosial yang diwariskan kepada anak-anak mereka.
Padahal, tanpa pernah mendapat gelar resmi apa pun, petani sesungguhnya adalah penjaga ketahanan pangan negeri. Mereka bekerja tanpa kepastian harga, tanpa perlindungan memadai, tetapi justru sering dipandang sebelah mata.
Akibatnya, banyak anak petani tumbuh dengan keyakinan, bahwa masa depan yang baik adalah masa depan yang jauh dari sawah. Pendidikan kemudian dipahami semata sebagai jalan keluar agar bisa bekerja di kantor, mengenakan seragam rapi, dan memperoleh gaji tetap. Ukuran kesuksesan pun perlahan bergeser. Bukan lagi tentang kemandirian dan kebermanfaatan, melainkan status pekerjaan.
Di sejumlah kalangan, bertani bahkan disamakan dengan menjadi buruh kasar. Padahal, jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, buruh adalah mereka yang bekerja di bawah perintah pihak lain dengan menerima upah.
Petani yang mengelola lahannya sendiri jelas berbeda. Namun, karena profesi itu tidak tampil dengan atribut formal, ruang berpendingin udara, atau citra modern perkotaan, kerap ditempatkan dalam strata sosial yang lebih rendah.
Pendidikan dan Dunia Kerja
Ironisnya, pendidikan yang semestinya menjadi jalan pembebasan justru sering mereproduksi ketimpangan baru. Sekolah dan perguruan tinggi dianggap sebagai cara untuk “menghindari” menjadi buruh, tetapi pada saat yang sama banyak lulusan akhirnya tetap masuk ke dunia kerja yang eksploitatif dengan upah rendah, kontrak tak pasti, dan minim perlindungan.
Di sinilah dua peringatan tahunan, Hari Buruh pada 1 Mei dan Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei, menjadi menarik untuk direnungkan bersama. Keduanya berdiri berdekatan dalam kalender, tetapi realitas yang dipantulkannya memperlihatkan jurang sosial yang belum tersambung.
Di satu sisi, pendidikan terus dielu-elukan sebagai sarana mobilitas sosial. Siapa pun yang belajar tekun, diyakini akan memiliki masa depan lebih baik. Namun di sisi lain, dunia kerja justru menunjukkan kenyataan berbeda. Bahkan mereka yang berpendidikan tinggi pun, tidak selalu memperoleh kehidupan yang layak.
Ketimpangan itu sudah tampak sejak di ruang kelas. Anak-anak dari keluarga mapan lebih mudah mengakses pendidikan berkualitas, jaringan profesional, dan pengalaman yang relevan dengan kebutuhan industri. Sementara anak-anak dari kelompok ekonomi bawah, masih harus berjuang hanya untuk menyelesaikan pendidikan dasar.
Negara yang seharusnya hadir untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kerap terlihat lebih sibuk menjalankan program-program seremonial ketimbang memastikan pemerataan kualitas pendidikan. Peringatan Hari Buruh dan Hari Pendidikan, seharusnya tidak berhenti pada upacara dan slogan.
Hari Buruh bukan momentum hanya untuk menuntut upah layak, tetapi juga kesempatan untuk memikirkan bagaimana sistem pendidikan mampu melahirkan tenaga kerja yang berdaya dan bermartabat.
Sebaliknya, Hari Pendidikan Nasional tidak cukup dirayakan lewat pidato dan upacara bendera. Sebab, di luar sana, masih banyak anak putus sekolah yang berjualan minuman di bawah terik matahari demi membantu ekonomi keluarga.
Titik Temu Dua Peringatan
Di titik inilah dua peringatan tersebut seharusnya bertemu. Jika pendidikan benar-benar disebut sebagai kunci mobilitas sosial, maka pertanyaan mendasarnya adalah apakah pendidikan sudah menjadi jembatan menuju keadilan sosial, atau justru memperpanjang rantai ketimpangan? Apakah buruh akan terus hanya menjadi objek ekonomi tanpa upaya nyata untuk memperbaiki dan menyetarakan nasib mereka?
Pendidikan hanya akan menjadi alat perubahan, apabila benar-benar mampu meningkatkan keterampilan, membuka akses kerja, dan mendorong mobilitas sosial. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu dibenah.
Pertama, pendidikan harus meningkatkan keterampilan. Lembaga pendidikan tidak cukup hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk kemampuan berpikir kritis, adaptif, dan pemecahan masalah di tengah dunia yang terus berubah.
Dalam era ekonomi berbasis pengetahuan, keterampilan adalah mata uang utama. Karena itu, negara perlu memastikan dunia pendidikan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.
Kedua, pendidikan harus membuka akses kerja yang setara. Ijazah memang penting sebagai pintu masuk dunia kerja, tetapi pendidikan juga semestinya menghadirkan pengalaman, jaringan, dan peluang yang adil bagi semua orang, baik mereka yang belajar di kota maupun di daerah, di kampus unggulan maupun tidak.
Ketiga, pendidikan harus benar-benar memungkinkan mobilitas sosial. Pendidikan seharusnya memberi kesempatan bagi seseorang untuk memperbaiki kualitas hidupnya, bukan malah mempertebal jurang antara yang mampu dan yang tertinggal. Namun, harapan itu sering tersendat oleh mahalnya biaya pendidikan dan ketimpangan kualitas antardaerah.
Karena itu, pendidikan dan lapangan kerja tidak bisa dipisahkan. Keduanya harus berjalan beriringan melalui kebijakan ekonomi yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada keadilan sosial.
Mari Bercermin
Hari Buruh dan Hari Pendidikan semestinya tidak menjadi seremoni tahunan yang lewat begitu saja. Keduanya harus menjadi ruang refleksi, apakah pendidikan kita benar-benar memanusiakan manusia, atau hanya menjadi jalur produksi tenaga kerja “murah”?
Selama pendidikan dan dunia kerja masih berada di jalannya masing-masing, maka pertanyaan mendasar yang harus kita jawab adalah sistem seperti apa yang sebenarnya sedang kita bangun?
Mungkin, jika kita benar-benar bercermin, kita tak perlu lagi mendengar ancaman kepada anak-anak yang enggan sekolah dengan kalimat seperti, “Kalau tidak sekolah, nanti ke sawah saja,” atau “Nanti jadi buruh kasar.”
Sebab kalimat-kalimat itu bukan hanya sebatas omelan orang tua. Melainkan cermin tentang bagaimana masyarakat memandang kerja, pendidikan, dan martabat manusia.
Dan ketika pendidikan gagal membebaskan, maka hanya akan menjadi pabrik baru yang terus memproduksi ketimpangan atas nama masa depan.[]
*Penulis adalah dosen pada Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
Isi artikel sepenuhnya tanggung jawab penulis.
==============================
EDITOR: MELLYAN
