BASAJAN.NET, Banda Aceh- Untuk mengantisipasi dampak Covid-19 terhadap ekonomi Aceh, Wali Nanggroe Malik Mahmud Al Haytar meminta Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota, untuk menjalankan rekomendasi yang dikeluarkan Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh.
Malik Mahmud, Kamis, 15 Oktober 2020, mengatakan Covid-19 yang melanda dunia saat ini telah berdampak ke berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor yang paling riskan, yaitu ekonomi. Karenanya, diperlukan langkah-langkah khusus yang strategis untuk dijalankan.
Malik menyampaikan, beberapa waktu lalu Unsyiah telah mengeluarkan rekomendasi untuk mengantisipasi dampak ekonomi yang ditimbulkan Covid-19. Ia mengaku telah menelaah 17 butir rekomendasi tersebut.
“Selaku pemangku Wali Nanggroe, saya mendukung dan meminta Pemerintah Aceh serta pemerintah kabupaten/kota untuk menjalankan buah pikiran akademisi Aceh yang tertuang dalam rekomendasi tersebut,” tegasnya.
Malik menjelaskan, beberapa poin rekomendasi tersebut, antara lain meminta pemerintah memberikan perhatian khusus pada situasi ekonomi masyarakat di masa pandemi. Menganalisis dan mengevaluasi penerapan strategi pemutusan mata rantai Covid-19 terhadap ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Termasuk kebijakan kompensasi, sehingga strategi yang diambil dapat terlaksana dengan baik dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat.
Untuk jangka pendek, pemerintah segera mempercepat penyerapan anggaran alokasi Covid-19 secara efektif, dengan sasaran meringankan ekonomi masyarakat yang terdampak. Dalam konteks ini, Bantuan Langsung Tunai (BLT) lebih tepat dipilih dibandingkan dengan bantuan dalam bentuk barang. BLT dapat meningkatkan aliran dan perputaran uang di daerah, sehingga secara tidak langsung berkontribusi dalam menjaga kestabilan perekonomian daerah.
“Dampak pandemi Covid-19 ini diperkirakan masih akan berlangsung beberapa tahun ke depan. Ini bisa dilihat dari pengalaman-pengalaman terjadinya pandemi dalam sejarah dunia,” tutur Malik.
Untuk itu, lanjut Malik, pemerintah harus bisa memastikan ketahanan pangan Aceh untuk beberapa tahun ke depan. Karenanya, diperlukan upaya pemetaan dan perhitungan ketersediaan bahan pokok secara akurat dan menjaga kestabilan arus barang dan jasa di setiap daerah.
Di Sisi lain, masyarakat juga didorong untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga melalui aktivitas menaman dan berkebun di rumah masing -masing. Namun secara khusus, perlu peran aktif pemerintah terkait persolan mendesak saat ini yang dihadapi petani. Seperti petani kopi, akibat jatuhnya harga kopi karena tidak terserapnya hasil panen raya oleh pasar.
Malik meminta, legislatif, akademisi, perwakilan dunia usaha dan pihak terkait lainnya, harus ikut memperkuat upaya penyusunan road map penggunaan, penyaluran dan pengawasan dana refocusing Covid-19, sehingga tepat sasaran.
Ia menambahkan, untuk jangka menengah, pemerintah daerah perlu mengkaji ulang perencanaan dan struktur anggaran agar lebih relevan dengan situasi pandemi. Fokus harus diberikan kepada upaya penanggulangan Covid-19, pemulihan kesehatan dan ekonomi masyarakat dalam menghadapi situasi terkini.
Sedangkan untuk target jangka panjang, pemerintah daerah diminta untuk memperbaiki tataniaga perdagangan, infrastruktur pertanian, khususnya waduk. Upaya ini dilakukan secara bertahap agar potensi sektor pertanian dapat dikembangkan secara optimal sebagai fondasi ekonomi Aceh di masa sekarang dan masa depan.
Malik juga mengingatkan, penggunaan anggaran publik harus menjadi prioritas terhadap tiga bidang utama yaitu ekonomi, kemiskinan dan pendidikan. Karenanya, perlu dibentuk tim kerja khusus dan alokasi dana yang cukup, dengan pengelolaan yang terintegrasi, terstruktur dan terukur.[]
EDITOR: JUNAIDI MULIENG
