BASAJAN.NET, Banda Aceh- Program perhutanan sosial yang diagendakan pemerintah, menjadi rumusan positif untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat pinggiran hutan. Asal program itu dijalankan dengan benar.
“Ini harus diawasi bersama, dengan memperkuat manajemen yang baik,” ujar Koordinator Get Response Foundation (GRF) Aceh, T. Maulizar.
Hal itu disampaikan Maulizar saat beraudiensi dengan Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haytar, di Meuligoe Wali Nanggroe, Aceh Besar, Senin, 7 September 2020.
Menurut Maulizar, perhutanan sosial akan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat pinggiran hutan, dan hutan tetap terjaga.
Ia menyampaikan, pemerintah telah memberikan akses kepada masyarakat pinggiran hutan, tinggal bagaimana program ini tepat sasaran sehingga dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat.
Perhutanan sosial merupakan agenda Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan adat, yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Program ini bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme pemberdayaan dan tetap berpedoman pada aspek kelestarian hutan.
Menanggapi hal tersebut, Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haytar meminta Pemerintah Aceh, terutama Dinas Lingkungan Hidup (DLHK), benar-benar serius memberikan kontribusi kepada masyarakat pinggiran hutan. Terutama bagi pemegang izin perhutanan sosial, sehingga kehidupan ekonomi mereka sejahtera.
Malik menyampaikan, permasalahan hutan maupun konflik teritori menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan. Sehingga hutan yang ada di Aceh betul-betul dikelola dengan baik dan dan pemanfaatannya untuk masyarakat Aceh.[]
EDITOR: JUNAIDI MULIENG
