Hadapi Pemilu 2019, KIP Aceh Barat Petakan Dapil

oleh -247 views
Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas KIP Aceh Barat, Andi Sayumitra menyampaikan teknis pemetaan Dapil dan alokasi kursi Pemilu 2019, Rabu, 13 Desember 2017, di Aula Setdakab Aceh Barat.

Meulaboh- Sebagai persiapan menyambut Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat, melakukan pemetaan daerah pemilihan dan aloksi kursi anggota Dewan Perwakikan Rakyat Kabupaten (DPRK).

Hal tersebut dibahas dalam rapat kerja KIP Aceh Barat yang berlangsung di aula Setdakab setempat, Rabu 13, Desember 2017, yang dipimpin langsung Ketua KIP Aceh Barat, Bahagia Idris. Didampingi Ketua Divisi Teknis, Saiful Asra, Ketua Divisi SDM dan partisipasi masyarakat, Sabki Mustafa Habli dan Kasubbag. Teknis Pemilu dan Hupmas, Andi Sayumitra.

Bahagia Idris menjelaskan, kegiatan tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang mekanisme  penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Terutama pimpinan partai politik, agar memahami teknik pembagian kursi yang akan diperebutkan pada pemilihan legislatif tahun 2019.

“Sehingga nanti tidak ada konflik dalam menentukan dapil maupun alokasi kursi,” ujar Bahagia.

Ia mencontohkan, hal teknis paling mendasar agar seseorang bisa memilih adalah wajib memiliki KTP. Masyarakat diperbolehkan  memilih di setiap kecematan yang memiliki KTP sesuai dengan KK.

Namun saat ini, kata Bahagia, masih banyak masyarakat yang tidak memiliki KTP, sehingga nantinya akan kehilangan hak suara pada saat pemilu nanti.

“Hal ini dilakukan untuk mengatisipasi tidak terjadi kecurangan pada saat pemilihan. KIP mengontrol masyrakat dengan meminta KTP serta KK,” tegasnya.

Kegiatan tersebut diikuti 65 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah daerah pimpinan Parpol, Kesbangpol, Satpol-PP, Disdukcapil, Camat se-Aceh Barat, Ormas/OKP BEM se-Aceh Narat. Akademisi, tokoh masyarakat dan perempuan.

Dasni Husin, perwakikan tokoh perempuan menyatakan, pelibatan keikutsertaan perempuan dalam politik harus ditingkatkan. Mereka harus diberikan pemahaman yang sama dengan laki-laki.

“Jangan cuma dua orang yang diundang,” protes Dasni terkait minimnya usur perempuan yang hadir pada kegiatan tersebut.[]

 

Editor: Junaidi Mulieng

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *