Oleh: Sulthan Alfaraby
(Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh)
BASAJAN.NET, Meulaboh- Melihat seribu satu masalah di Aceh, tak heran banyak mahasiswa lebih memilih untuk turun ke jalan menyuarakan keadilan. Berbagai masalah justru direspon pemerintah Aceh dengan membuat kebijakan aneh, tidak menempatkan solusi pada fokus permasalahannya.
Jangankan orang Aceh, bahkan ada berita mengatakan bahwa dunia pun heran melihat kemiskinan di Aceh. Masalah kemiskinan terus mengalami peningkatan, seharusnya menjadikan pemerintah Aceh malu untuk menampilkan spanduk dan baliho besar di pinggiran jalan yang bertuliskan angka kemiskinan kian menurun.
Padahal dana Otsus (Otonomi Khusus) Aceh diberikan sejak tahun 2008 sangatlah melimpah. Sejak 2008 hingga 2017, Aceh ternyata telah menerima dana otsus sejumlah Rp 56,67 triliun. Seharusnya, dana sebanyak itu bisa mengubah keadaan Aceh. Namun faktanya, bukan justru peroleh kesejahteraan tetapi menempatkan Aceh jadi juara 1 termiskin wilayah Sumatera.
Pemerintah Aceh telah pantas disebut gagal total dalam merealisasikan kesejahteraan rakyat Aceh. Apabila mengacu pada UU Pemerintahan Aceh, pemberian dana otsus akan berakhir pada 2027. Pertanyaannya, apakah Aceh siap? Apakah Aceh akan semakin terpuruk dan miskin dengan dana Otsus yang akan berakhir, atau mampukah pemerintah Aceh melakukan manuver untuk menuntaskan kemiskinan di Aceh?
Kebijakan Pro Kontra
Ibarat kata situasi dan kondisi Aceh kini seperti kapal tanpa kemudi.
Belum tampaknya angka kemiskinan menurun kembali munculnya kebijakan-kebijakan menimbulkan pro kontra juga marak terjadi. Misalnya permasalahan cambuk di dalam lapas dan bukan ditempat terbuka, game, poligami, penutupan bandara saat Hari Raya Islam, izin pertambangan yang banyak merusak lingkungan dan banyak lagi kebijakan di Aceh yang membuat dunia heran melihat Aceh.
Pemerintah Aceh sepertinya tidak fokus kepada permasalahan-permasahan besar dan penting. Bagi sebagian aktivis, mereka mungkin banyak mengetahui masalah-masalah di Aceh. Tapi sangat disayangkan, masih banyak juga pemuda Aceh yang sampai sekarang masih kurang tahu permasalahan-permasalahan di Aceh. Banyak dari mereka yang memilih menjadi apatis, dan menganggap masalah Aceh adalah masalah kelompok yang tua-tua saja. Sangat disayangkan jika ada pemikiran yang begitu itu!
Peran Kaum Intelektual Mahasiswa
Mahasiswa sebagai agent of change dan social control, diharapkan bisa mengawal pemerintah Aceh dalam merealisasikan visi dan misi sesuai yang diharapkan. Mahasiswa sebagai kaum intelektual, yang artinya orang terpelajar dan bisa memikirkan jalan keluar masalah harus bisa memberikan solusi dan menyuarakan keadilan para pemerintah Aceh agar tidak jadi masalah berkepanjangan.
Perjuangan mahasiswa bukan hanya di bangku perkuliahan, bukan hanya dengan teori dosen tetapi perjuangan mahasiswa juga diwarnai dengan pergerakan dan parlemen jalanan.
Berbagai masalah yang timbul di Aceh harus bisa diawasi oleh semua mahasiswa. Jangan hanya percaya dengan data yang ada tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Ini patut kita awasi dan curigai bersama-sama agar mampu dicarikan solusi penanganannya.
Akhir kata, penulis berharap agar pemerintah Aceh lebih bijak dalam membuat kebijakan dan menyejahterakan masyarakat Aceh. Supaya kedepan tidak timbul lagi gejolak-gejolak di masyarakat.
Pemerintah Aceh harus bersikap pro terhadap mahasiswa, jangan beringas! Karena mahasiswa sebagai koridor antara rakyat dan pemerintah untuk membantu dan saling bahu membahu dalam menuntaskan segala permasalahan. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Aceh! Panjang umur perjuangan!
EDITOR : NURKHALIS
