BASAJAN.NET, JAKARTA – Kawasan gambut yang seharusnya dilindungi justru ikut terbakar. Sepanjang Januari hingga September 2026, kebakaran melanda 263.558,59 hektare area Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG). Sebagian di antaranya berada dalam konsesi perkebunan dan kehutanan milik perusahaan.
Temuan Pantau Gambut menunjukkan, sekitar 39.055 hektare area terbakar berada dalam konsesi perkebunan berstatus Hak Guna Usaha (HGU). Sementara 20.248 hektare lainnya berada di wilayah Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Total area terbakar di kawasan gambut lindung itu mencapai 50,14 persen dari seluruh area Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang terbakar secara nasional. Data tersebut berdasarkan analisis sebaran kebakaran selama sembilan bulan pertama 2026.
Di sektor perkebunan, PT Mekar Karya Kahuripan di Kalimantan Barat mencatat area terbakar terluas, yakni 3.496,73 hektare. Berikutnya PT Kayung Agro Lestari dengan 2.748,22 hektare dan PT Jalin Vaneo seluas 2.243,68 hektare.
Sejumlah perusahaan lain juga masuk dalam daftar sepuluh besar. Di antaranya PT PP London Sumatra Indonesia, PT Arrtu Energie Resources, dan PT Tania Binatama.
Di sektor kehutanan, area terbakar terbesar tercatat dalam konsesi PT Mayawana Persada di Kalimantan Barat. Luasnya mencapai 4.788,72 hektare dari total 39.993,26 hektare konsesi perusahaan tersebut di kawasan gambut lindung.
PT Mohairson Pawan Khatulistiwa menyusul dengan 4.212,44 hektare. Sementara PT Rimba Raya Conservation mencatat area terbakar seluas 1.909,05 hektare.
Angka lain terlihat pada konsesi PT Selaras Inti Semesta di Kalimantan Tengah. Dari 4.292,09 hektare wilayah konsesinya yang berada di kawasan gambut lindung, sebanyak 968,34 hektare tercatat terbakar. Luasan itu setara 22,56 persen dari area konsesinya di kawasan tersebut.
Wahyu Perdana, Advocacy, Campaign, and Communications Manager Pantau Gambut, menilai keberadaan konsesi di kawasan gambut lindung sudah menjadi persoalan sejak awal. Apalagi ketika area tersebut kemudian ikut terbakar.
“Konsesi di atas gambut lindung sudah keliru sejak awal. Ketika area itu ikut terbakar, kesalahannya tidak lagi bisa dianggap teknis,” kata Wahyu dalam keterangan tertulis, Senin, 9 November 2026.
Pemulihan Gambut Jadi Kewajiban
Kebakaran di kawasan gambut lindung bukan hanya menyisakan persoalan luas lahan yang hangus. Perusahaan pemegang konsesi memiliki kewajiban untuk melakukan pemulihan.
Hal itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 yang diubah melalui PP Nomor 57 Tahun 2016 melarang pembakaran lahan gambut. Aturan tersebut juga melarang pembuatan drainase yang menyebabkan gambut mengering.
Selain itu, penanggung jawab usaha yang arealnya terbakar wajib memulihkan fungsi ekosistem gambut paling lambat 30 hari setelah kebakaran. Jika tidak, pemerintah dapat mengambil alih sementara areal bekas kebakaran untuk keperluan verifikasi.
“Hasil verifikasi dapat menjadi dasar penentuan pengelolaan selanjutnya, termasuk pengurangan luas izin berusaha,” terang Wahyu.
Pakar hukum tata negara, Feri Amsari menilai, pemerintah belum cukup melakukan upaya untuk melindungi masyarakat dari dampak kebakaran hutan dan lahan. Padahal, negara memiliki kewajiban menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
“Kebijakan negara sesuai UU PLH, seharusnya dikerahkan sepenuhnya untuk memberikan lingkungan hidup yang baik kepada setiap warga negara. Tapi tidak banyak yang dilakukan pemerintah untuk memastikan perlindungan semua orang dari kebakaran hutan dan lahan yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.[]
=============================
EDITOR: JUNAIDI MULIENG
