Massa CDOB Desak Jokowi Teken PP Pemekaran Daerah Otonomi Baru

Massa CDOB Desak Jokowi Teken PP Pemekaran Daerah Otonomi Baru

BASAJAN.Net, Jakarta- Ribuan Massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Nasional (Forkonas) Percepatan Pemekaran Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Se-Indonesia gelar aksi di depan Istana Merdeka Jalan Merdeka Utara, Senin 24 September 2018.

Mereka mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Desain Besar Penataan Daerah (DESARTADA) dan Penataan Daerah (PETADA) sebagai penjabaran Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Koordinator Wilayah Sumatra FORKONAS PDOB Aduwina Pakeh, dalam orasinya dihadapan ribuan pejuang CDOB menyatakan, DOB adalah perintah Konstitusi, landasannya adalah Undang-Undang, jadi Presiden harus melaksanakan Konstitusi tersebut yang mengamanatkan Pemerintah untuk mengeluarkan 2 PP yaitu Detada & Desertada.

“Jika tidak segera diterbitkan, Presiden dianggap telah mengangkangi UU,” orasi Aduwina Pakeh lewat pengeras suara dari atas Mobil Komando.

“Alasan ketidakmampuan anggaran negara yang sering disampaikan oleh pihak Istana adalah alasan yang dibuat-buat dan tidak mendasar,” teriaknya.

“Kami datang bukan untuk mengemis, bukan untuk merengek, kami datang untuk mengingatkan Pemerintah agar melaksanakan tanggung jawabnya terhadap perintah Undang-Undang. Proses dan tahapan pemekaran sudah kami penuhi sesuai syarat yang tertuang dalam UU 23/2014 diawali dengan analisa mendalam terhadap potensi dan peluang kemandirian dari masing-masing daerah,” kata Aduwina.

Aduwina menegaskan, sumber daya yang tersedia di masing-masing Calon Daerah Otonom Baru (CBOD) sangat cukup untuk membiayai kebutuhan awal pemerintahan. Pasalnya kata Aduwina, pemerintah lupa akan sejarah Negeri ini pada awal kemerdekaan.

“Saat negara belum memiliki uang untuk membiayai aktivitas negara, kesultanan Yogyakarta dan Aceh tampil mensuport negara dengan dukungan biaya yang cukup,”

Aduwina menegaskan, CBOD telah sepakat untuk mensupport Pemerintah Pusat pada tahap awal pemekaran (Pembentukan Daerah Persiapan) dengan membangun fasilitas yang dibutuhkan melalui konsep Smart City.

Selain itu, menurut Aduwina CDOB sudah siap dengan sumber daya manusia dan alam yang dimiliki untuk mendukung jalannya pemerintahan baru DOB di 3 tahun pertama, hal tersebut juga didukung oleh seluruh kepala desa dalam wilayah pemekaran.

“Desa lewat dukungan dana desa yang mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya mampu menghidupi pembangunan desa, ini potensi yang sangat besar dalam mendukung pemekaran,” terang Aduwina Pakeh yang juga Dosen Administrasi Negara Universitas Teuku Umar.

Diketahui, ratusan CDOB yang tergabung dalam Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pemekaran DOB Se Indonesia sebelum berunjuk rasa didepan Istana Negara, terlebih dahulu beraudiensi dengan para senator Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di gedung MPR/DPR RI di Jakarta,pada hari Senin 24 September 2018.[]

 

Pengirim: Aduwina

Tags: , ,

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan