Keterlibatan Akademisi dalam Pembuatan Kebijakan Publik Minim

Keterlibatan Akademisi dalam Pembuatan Kebijakan Publik Minim
Eko Prasojo/Kumparan

Meulaboh- Keterlibatan para akademisi dalam proses pembuatan kebijakan publik di tanah air, masih terbilang minim. Bahkan terkadang dianggap sebelah mata. Dengan dalih, kalangan akademis hanya mampu berbicara secara teoritis, dibanding kalangan politisi yang merasa lebih mumpuni di bidang praktis.

Demikian disampaikan pakar kebijakan publik Guru Besar Imu Administrasi Universitas Indonesia,  Prof Eko Prasojo, pada seminar nasional reformasi birokrasi pemerintahan daerah dalam mewujudkan clean government, di Universitas Teuku Umar Meulaboh, Sabtu, 25 November 2017.

“Belum lagi bagaimana menciptakan sebuah birokrasi yang kuat, di bawah harmonisasi orchestra kepemimpinan yang kuat dan mandiri,” ungkap Eko Prasojo.

Menurutnya, sistem politik di Indonesia yang menganut sistem multi partai dan memiliki berbagai macam aliran atau ideologi, ikut memengaruhi sistem birokrasi yang didukung oleh ideologi partai yang kuat.

“Seperti diberbagai belahan dunia lainnya, negara China dengan ideologi sosialisme barunya, ataupun negara yang berideologi liberal dan kapitalis,” papar Eko di hadapan 200 civitas akademik Universitas Teuku Umar.

Hal senada juga disampsikan Azwar Abu Bakar, politisi sekaligus birokrat yang pernah menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, good government harus dipahami secara utuh sebelum melangkah kepada bahasan clean government.

Menurut Azwar, reformasi birokrasi berangkat dari mewujudkan birokrasi yang tidak korup dan memiliki effesiensi dan efektifitas dalam pelayanannya. Pada masa kepemimpinannya sebagai Menteri PAN-RB, ia telah melakukan beberapa terobosan untuk mewujudkan good government. Diantaranya pola rekruitmen melalui komputerisasi, promosi secara terbuka bagi level kepemimpinan eselon tinggi, serta menerapkan manejemen berbasis kinerja.

“Awalnya banyak yang sinis terhadap terobosan yang kami lakukan. Perlahan-lahan namun pasti, kita mampu meyakinkan banyak pihak bahwa ini salah satu upaya mewujudkan reformasi birokrasi yang berlandaskan prinsip-prinsip keadilan ditengah-tengah masyarakat, khususnya di provinsi Aceh,” terang mantan pejabat Gubernur Aceh ini dalam materinya.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Teuku Umar, Teuku Ahmad Yani, Forkopimda Aceh Barat,  SKPD di kawasan Barat Selatan Aceh, Ketua Komisi V DPR Aceh, Mohd Al Fatah, kalangan dunia usaha dan perbankan, serta para kepala desa (geusyhik) yang ada di Kecamatan Meureubo, Aceh Barat.

 

Editor: Junaidi Mulieng

Tags: , , , ,

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan